Network
/photo/2022/12/17/4159140366.jpg)
SELAYAR POST - Sebanyak 250 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tengara Timur (NTT) dianugerahi Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.
Hal tersebut ditandai dalam Acara Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun dari Presiden Republik Indonesia Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemprov NTT bertempat di Aula El Tari Kupang pada Kamis 15 Desember 2022.
250 PNS yang menerima Tanda Penghormatan tersebut terdiri dari Satya Lencana Karya Satya X Tahun sebanyak 135 orang, Satya Lencana Karya Satya XX Tahun sebanyak 68 orang, dan Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun sebanyak 47 orang.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) yang hadir dan memberikan sambutan dalam acara tersebut pun turut memberikan apresiasi kepada para PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
“Selamat dan apresiasi bagi Bapak dan Ibu PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang telah menerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun dari Presiden. Dengan adanya tanda penghormatan ini juga sebagai sebagai bentuk penghargaan Pemerintah kepada jajaran PNS yang sungguh sungguh bekerja untuk mengabdikan diri demi kemajuan negara dan terkhususnya Provinsi NTT ini,” ungkap Gubernur VBL.
“Dengan penghargaan ini tentunya menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu sekalian. Kita juga mengharapkan agar menjadi bentuk dukungan dan motivasi agar dapat terpacu untuk terus meningkatkan pengabdian dan pelayanan bagi masyarakat dan negara,” ungkap Gubernur.
Gubernur juga meminta agar jajaran PNS untuk meningkatkan kinerja agar dapat turut mendukung pembangunan terutama dalam pelayanan publik.
“Pelayanan publik harus terus ditingkatkan dari waktu-ke waktu agar kita dapat menjawab persoalan dan tantangan yang ada di tengah masyarakat. Dan saya minta tetap kerja kolaboratif dan saling mendukung satu sama lain serta terus belajar dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki,” ungkap Gubernur.
“Saya juga meminta agar kita bekerja dilapangan dalam menjalankan program pembangunan tidak terpaku pada struktural agar lebih fleksibel. Dan juga lebih efektif dalam kepengurusan administrasi kita yang lebih cepat sehingga pelayanan publik juga lebih efisien," ujar beliau.
