SELAYAR POST — Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Arif Firmanto memberikan tanggapaan terkait isu kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumenep.
Arif Firmanto mengatakan, isu kelangkaan pupuk tersebut sebenarnya bukan langka, tapi adanya selisih antara alokasi pupuk yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui provinsi jauh dibawah kebutuhan yang diajukan oleh petani dalam RDKK.
“Sehingga sebenarnya yang terjadi adalah bukan pupuk langka, tapi memang kurang dari kebutuhan yang diajukan oleh petani Hal ini terkait dengan kemampuan anggaran (APBN) pemerintah pusat dalam memberikan subsidi yang sangat terbatas,” kata Arif Firmanto, Jumat 25 November 2022.
Menurutnya, isu mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi menyeruak dikarenakan petani di sejumlah daerah tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi sesuai kebutuhannya.
“Untuk mendapat pupuk bersubsidi petani tentu harus bergabung di kelompok tani, luasan maksimal 2 ha dan menyusun RDKK, dijamin pasti memperoleh pupuk bersubsidi walaupun kurang dari kebutuhan yang diajukan,” terang Arif Firmanto.
Namun sebaliknya, tungkas Arif, jika petani belum bergabung di kelompok tani, bisa dipastikan tidak akan memperoleh pupuk bersubsidi.
“Oleh sebab itu, dihimbau pada seluruh petani di Kabupaten Sumenep agar bergabung di Kelompok Tani terlebih dahulu agar memiliki akses pada pupuk bersubsidi,” tungkasnya
Lebih jauh Arif Firmanto membeberkan, dari usulan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) secara Nasional tahun 2022 ini sebesar 24 juta ton, sementara pemerintah hanya mampu mengalokasikan subsidi sebanyak 8,04 juta ton pupuk bersubsidi.
“Sehingga ada selisih cukup besar yang membuat jumlah pupuk subsidi yang diterima petani tidak bisa sesuai permintaan atau kebutuhan,” bebernya.
Sebab, ucap Arif, kelangkaan pupuk yang selama ini disuarakan oleh petani bukan berasal dari produknya tidak tersedia, melainkan alokasi pupuk bersubsidi yang diterima petani tidak sesuai dengan usulan kebutuhan yang terdapat dalam RDKK.
“Jadi yang benar itu bukan langka, tapi kurang dari kebutuhan,” ucapnya.
Kepala DKPP Sumenep ini pun mengulas devinisi langka dan kurang.
“Karena Sebenarnya poinnya itu bukan langka, hanya alokasi pupuk subsidi yang kurang,” ulasnya.
Berkenan dengan itu, DKPP Sumenep bersama distributor melakukan upaya intensif dengan melakukan Realokasi antar kecamatan sehingga ketersediaan Pupuk dibeberapa tempat di Kecamatan yang semula kosong atau alokasi menipis sudah ada alokasi tambahan.
“Alokasi tambahan tersebut meliputi, Ambunten 90 Ton, Lenteng 80 ton, Rubaru 70 ton, Saronggi 50 ton, Bluto 70 ton, Ganding 140 ton, Manding 20 ton, Pasongsongan 50 ton, Gulukguluk 65 ton serta kecamatan lainnya baik daratan maupun kepulauan,” ungkap Arif.
Distributor juga telah melakukan tambahan penebusan 1.000 ton dalam upaya percepatan distribusi ke kios dan petani.
“Namun Kendalanya di Pupuk Indonesia (PI) terkait pengirimannya yang terlambat, sehingga di gudang penyangga tidak ada stok atau menipis yang berakibat pada distribusi ke petani juga menjadi telat,” imbunya.
Selain itu, Arif menerangkan, stok ketersedian alokasi pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Desember masih ada sebesar 3000 ton untuk 27 Kecamatan.
Ia berpesan, agar petani tidak perlu cemas dan khawatir terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, khususnya jenis urea.
“Pupuk urea ini untuk kebutuhan pupuk dasar berdasarkan dosis rekomendasi dari Badan penelitian dan pengembangan pertanian (Balitbangtan) Kementan RI hanya butuh 50 kg/ha, sehingga petani tidak perlu melakukan aksi borong atau bahkan menyimpan stok sampai dengan pemupukan ketiga, karena pada bulan 01 Januari 2023 sudah ada alokasi yang baru untuk tahun anggaran 2023,” pesannya.***