Network
SELAYAR POST - Belakangan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), digegerkan dengan beberapa masalah, mulai dari keributan masyarakat.
Masalah yang melanda Dindukcapil SBD terkait dengan pelayanan pegawai serta masalah lainnya hingga hal tersebut mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten SBD Samsi Pua Golo, Senin 17 Oktober 2022.
Baca Juga: Biadab! Ayah Angkat dan 2 Paman Perkosa Gadis 14 Tahun
Baca Juga: Sedih! Cerita Singkat Gadis Malang di SBD Sebelum Meninggal, Diduga Dibunuh Secara Keji
Samsi mengatakan bahwa disdukcapil itu bukan hanya sumber daya manusianya yang terbatas dalam artian mengenai pengelolaan administrasi namun karena keterbatasan dari sarana dan prasarana pendukung yang melancarkan pelayanan di disdukcapil tersebut.
"Sebenarnya perekaman yang semestinya dilakukan oleh pihak kecamatan, akibat ketersediaan alat perekaman E-KTP yang terbatas akhirnya dilakukan di kabupaten, sehingga tertumpuklah dokumen di kabupaten dan mengakibatkan pelayanan yang lambat," kata Samsi.
Baca Juga: Kadis PMD Selayar, Irwan Baso: Kader PKK Perlu Prasarana dan Anggaran
Baca Juga: Ketua dan Anggota TP PKK Selayar Santuni Puluhan Lansia dan Anak Yatim
Terkait dugaan pelayanan Disdukcapil SBD yang tidak profesional, bawasannya ada beberapa masyarakat luar Sumba yang di layani dengan lancar sedangkan orang asli Sumba di persulit, Wakil Ketua I DPRD SBD itu memberikan tanggapan.
