SELAYAR POST - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat meminta jajaran Bupati, Camat dan Kepala Desa untuk terus mempererat sinergitas kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat terkait dengan penanganan stunting. Demikian harapan beliau pada saat hadir dalam Rapat Bersama Camat dan Kepala Desa Se Kabupaten Malaka di Aula Gereja Sta. Maria Betun pada Rabu 23 November 2022 lalu.
"Kita tentunya menyambut gembira karena angka stunting di Provinsi NTT sudah turun dari menjadi 17,7 %. Ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang baik dari Bupati, Camat, hingga Kepala Desa. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut dan terima kasih juga untuk Kabupaten Malaka yang juga mampu menurunkan angka stuntingnya," ungkap Gubernur.
"Kita kerja kolaborasi itu artinya kita kerja cerdas. Ini sudah baik kita turunkan angka stunting di angka 17,7 % dan saya mau agar semua bupati, camat dan kepala desa tetap menjaga sinergitas ini dan bekerja lebih keras lagi sehingga angka stunting kita bisa turun menjadi single digit ditahun 2023 mendatang," pinta Gubernur VBL.
Ia juga menjelaskan, Presiden Jokowi telah menargetkan di tahun 2024 itu angka stunting nasional turun diangka 14%.
"Kita harapkan bulan februari mendatang angka stunting Provinsi NTT berada di angka 12%. Itu akan luar biasa dan membuktikan bahwa Provinsi ini mampu mengatasi persoalannya dengan kerja cerdas kolaboratif yang hebat," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta masyarakat untuk mulai gencar berpartisipasi bersama Pemerintah dalam pengembangan komoditi jagung, sorgum dan kelor.
"Saya ingin agar Kabupaten Malaka sebagai lumbung pangan bagi Pulau Timor harus dikerjakan dengan maksimal apalagi Kabupaten ini dianugrahi bentangan lahan yang rata dan subur serta air yang melimpah. Kita dorong selain pengembangan komoditi, pisang, ubi, bawang dan kelapa maka kita juga tambahkan dengan jagung, sorgum, serta kelor. Tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita," ungkapnya.
"Kita ingin agar pertumbuhan ekonomi di NTT ini datang dari sektor pertanian, perikanan, serta peternakan. Kalau begitu maka angka kemiskinan pun akan menurun," tambahnya.
"Saya juga turut memberi apresiasi kepada Bupati Malaka yang baru saja mendorong para Kepala Desa untuk mempersiapkan lahan minimal 10 Ha setiap desa untuk mendukung program yang ada. Kalau 10 Ha setiap desa maka intervensi dengan baik pada benih dan pupuk. Untuk Program TJPS 1 Ha itu biaya benih dan pupuk sebesar Rp 6.000.000, maka 10 Ha itu biaya Rp 60.000.000 dan dapat menggunakan dana desa. Dari 127 Desa dengan 10 Ha. Berarti 1270 Ha tambahan untuk lahan TJPS," jelas Gubernur.