DKPP Sumenep Tanggapi Maraknya Isu Pupuk Bersubsidi, Masyarakat Wajib Tauh

SELAYAR POST — Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Arif Firmanto memberikan tanggapaan terkait isu kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumenep.

Arif Firmanto mengatakan, isu kelangkaan pupuk tersebut sebenarnya bukan langka, tapi adanya selisih antara alokasi pupuk yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui provinsi jauh dibawah kebutuhan yang diajukan oleh petani dalam RDKK.

“Sehingga sebenarnya yang terjadi adalah bukan pupuk langka, tapi memang kurang dari kebutuhan yang diajukan oleh petani Hal ini terkait dengan kemampuan anggaran (APBN) pemerintah pusat dalam memberikan subsidi yang sangat terbatas,” kata Arif Firmanto, Jumat 25 November 2022.

Menurutnya, isu mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi menyeruak dikarenakan petani di sejumlah daerah tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi sesuai kebutuhannya.

“Untuk mendapat pupuk bersubsidi petani tentu harus bergabung di kelompok tani, luasan maksimal 2 ha dan menyusun RDKK, dijamin pasti memperoleh pupuk bersubsidi walaupun kurang dari kebutuhan yang diajukan,” terang Arif Firmanto.

Namun sebaliknya, tungkas Arif, jika petani belum bergabung di kelompok tani, bisa dipastikan tidak akan memperoleh pupuk bersubsidi.

“Oleh sebab itu, dihimbau pada seluruh petani di Kabupaten Sumenep agar bergabung di Kelompok Tani terlebih dahulu agar memiliki akses pada pupuk bersubsidi,” tungkasnya

Lebih jauh Arif Firmanto membeberkan, dari usulan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) secara Nasional tahun 2022 ini sebesar 24 juta ton, sementara pemerintah hanya mampu mengalokasikan subsidi sebanyak 8,04 juta ton pupuk bersubsidi.

“Sehingga ada selisih cukup besar yang membuat jumlah pupuk subsidi yang diterima petani tidak bisa sesuai permintaan atau kebutuhan,” bebernya.