DKPP Sumenep Tanggapi Maraknya Isu Pupuk Bersubsidi, Masyarakat Wajib Tauh

Sebab, ucap Arif, kelangkaan pupuk yang selama ini disuarakan oleh petani bukan berasal dari produknya tidak tersedia, melainkan alokasi pupuk bersubsidi yang diterima petani tidak sesuai dengan usulan kebutuhan yang terdapat dalam RDKK.

“Jadi yang benar itu bukan langka, tapi kurang dari kebutuhan,” ucapnya.

Kepala DKPP Sumenep ini pun mengulas devinisi langka dan kurang.

“Karena Sebenarnya poinnya itu bukan langka, hanya alokasi pupuk subsidi yang kurang,” ulasnya.

Berkenan dengan itu, DKPP Sumenep bersama distributor melakukan upaya intensif dengan melakukan Realokasi antar kecamatan sehingga ketersediaan Pupuk dibeberapa tempat di Kecamatan yang semula kosong atau alokasi menipis sudah ada alokasi tambahan.

“Alokasi tambahan tersebut meliputi, Ambunten 90 Ton, Lenteng 80 ton, Rubaru 70 ton, Saronggi 50 ton, Bluto 70 ton, Ganding 140 ton, Manding 20 ton, Pasongsongan 50 ton, Gulukguluk 65 ton serta kecamatan lainnya baik daratan maupun kepulauan,” ungkap Arif.

Distributor juga telah melakukan tambahan penebusan 1.000 ton dalam upaya percepatan distribusi ke kios dan petani.

“Namun Kendalanya di Pupuk Indonesia (PI) terkait pengirimannya yang terlambat, sehingga di gudang penyangga tidak ada stok atau menipis yang berakibat pada distribusi ke petani juga menjadi telat,” imbunya.

Selain itu, Arif menerangkan, stok ketersedian alokasi pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Desember masih ada sebesar 3000 ton untuk 27 Kecamatan.

Ia berpesan, agar petani tidak perlu cemas dan khawatir terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, khususnya jenis urea.